Sumbawa Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, bertempat di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Senin (2/3/2026) pukul 11.45 WITA.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar, Wakil Ketua I dan II DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Drh. Khairil Jibril, MM, Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Cba Agus, SH, Kabagren Polres Sumbawa Barat AKP Rahmansyah, anggota DPRD, para asisten, kepala SKPD/OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tamu undangan dengan jumlah sekitar 100 orang.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sekaligus instrumen evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
Secara umum, Bupati menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian positif. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan daerah.
Angka kemiskinan tercatat mengalami penurunan dari 12,23% pada tahun 2024 menjadi 10,98% pada tahun 2025 atau turun sebesar 1,25%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,52 poin menjadi 76,46 poin dan menjadi yang tertinggi di Provinsi NTB. Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,13%, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional sebesar 4,74%.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, meskipun secara umum mengalami kontraksi sebesar 3,01% pada tahun 2025, sektor non-tambang menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring mulai beroperasinya industri smelter di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dinilai sebagai langkah awal transformasi struktur ekonomi daerah menuju kawasan industri yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Di bidang fiskal, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,815 triliun terealisasi sebesar Rp2,881 triliun atau mencapai 150,47%. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,059 triliun atau 92,09% dari target yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur produktif, serta dukungan pembangunan pariwisata. Kabupaten Sumbawa Barat juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kali secara berturut-turut.
Dalam rapat tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen LKPJ oleh Bupati kepada Ketua DPRD, dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) LKPJ Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan doa dan berakhir pada pukul 12.40 WITA dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.
Kegiatan ini mencerminkan sinergitas yang solid antara unsur Forkopimda, DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
(Pendim 1628/KSB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar